Jangkauan Tangerang Selatan – Polemik anggaran makan dan minum Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebesar Rp66 miliar dalam APBD 2025 akhirnya ditanggapi langsung oleh Wali Kota Tangsel, Benni Saragih. Sebelumnya, anggota DPR RI, Leony, menyoroti besarnya pos anggaran tersebut yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan prioritas warga.
Sorotan Leony: Anggaran Tak Sesuai Skala Prioritas
Dalam pernyataannya, Leony menilai bahwa anggaran sebesar Rp66 miliar untuk konsumsi dinas terlalu besar dan berpotensi mengurangi alokasi pada sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan, kesehatan, hingga penanganan stunting.
“Anggaran ini memang harus dikritisi. Rakyat masih membutuhkan layanan dasar, sementara belanja untuk makan-minum dinas terlalu tinggi. Skala prioritasnya perlu ditata ulang,” ujarnya.
Walkot Tangsel Angkat Bicara
Menanggapi sorotan itu, Wali Kota Benni Saragih menjelaskan bahwa anggaran makan-minum tersebut bukan hanya untuk pejabat, melainkan mencakup konsumsi kegiatan resmi pemerintahan, rapat koordinasi, pelayanan publik, hingga acara yang melibatkan masyarakat luas.
“Anggaran Rp66 miliar itu bukan berarti hanya untuk pesta. Itu terbagi ke berbagai kegiatan, termasuk rapat-rapat besar, penerimaan tamu daerah, sampai kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Jadi jangan dilihat sepotong,” tegas Benni saat ditemui di Balai Kota Tangsel, Jumat (12/9/2025).
Baca juga: Pemkot Siapkan Landfill Keempat Di TPA Cipeucang
Transparansi Jadi Kunci
Benni juga menekankan bahwa seluruh pos anggaran makan-minum dicatat secara transparan dan dapat diaudit. Ia memastikan bahwa tidak ada ruang untuk pemborosan atau penyalahgunaan.
“Kami terbuka. Semua bisa dicek dalam dokumen APBD. Kalau ada penyimpangan, tentu bisa diproses sesuai aturan,” jelasnya.
Desakan Evaluasi dari Publik
Meski demikian, sorotan publik masih cukup kuat. Beberapa aktivis menilai anggaran tersebut sebaiknya diefisienkan dan sebagian dialihkan untuk program yang lebih menyentuh masyarakat miskin.
“Kami tidak anti dengan anggaran makan-minum, tapi jumlah Rp66 miliar itu sangat besar. Harus ada efisiensi agar lebih banyak dana bisa dipakai untuk layanan dasar,” kata Rendra, aktivis pemerhati anggaran daerah.
Pemkot Siap Lakukan Penyesuaian
Menanggapi masukan tersebut, Benni Saragih membuka ruang untuk evaluasi. Ia menyatakan Pemkot Tangsel siap melakukan penyesuaian jika memang ada kebutuhan untuk mengalihkan sebagian anggaran ke sektor yang lebih prioritas.
“Kami akan evaluasi kembali bersama DPRD. Intinya, anggaran harus memberi manfaat terbesar untuk masyarakat Tangsel,” tutup Benni.
